Gaji Guru di Malaysia Lebih Besar dari Gaji Guru di Indonesia. Kok Bisa?????

Perbandingan gaji guru antara Indonesia dan Malaysia menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan, terutama jika dilihat dari nilai riil dan tunjangan yang diterima. Berikut adalah perbandingan berdasarkan data yang tersedia, dengan asumsi kurs 1 MYR sekitar Rp 3.500 (kurs dapat bervariasi).

Gaji Guru di Malaysia Lebih besar dari Gaji Guru di Indonesia. Kok Bisa?????

Gaji Guru di Indonesia Lebih kecil dari Gaji Guru di Malaysia . Kok Bisa?????

Gaji Guru di Indonesia

Gaji guru di Indonesia sangat bervariasi tergantung pada status kepegawaian (PNS, PPPK, atau honorer), golongan, masa kerja, dan tunjangan yang diterima.

Guru PNS (Pegawai Negeri Sipil):
- Gaji pokok guru PNS diatur berdasarkan golongan. Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2024, gaji pokok PNS naik sebesar 8%.
- Golongan I: sekitar Rp 1,68 juta hingga Rp 2,90 juta per bulan.
- Golongan II: sekitar Rp 2,18 juta hingga Rp 4,12 juta per bulan.
- Golongan III: sekitar Rp 2,78 juta hingga Rp 5,18 juta per bulan.
- Golongan IV: sekitar Rp 3,28 juta hingga Rp 6,37 juta per bulan.
- Selain gaji pokok, guru PNS juga menerima tunjangan, seperti tunjangan kinerja (Tunjangan Kinerja Daerah/Tunjangan Profesi Guru) yang bisa sangat bervariasi tergantung daerah dan sertifikasi.
Guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja):
- Gaji guru PPPK juga memiliki rentang yang berbeda-beda, misalnya dari Golongan I sekitar Rp 1,93 juta hingga Golongan XVII sekitar Rp 7,32 juta.
- Gaji ini belum termasuk tunjangan yang mungkin mereka terima.
Guru Honorer:
- Gaji guru honorer sangat beragam dan umumnya jauh lebih rendah, bahkan sering kali berada di bawah Upah Minimum Regional (UMR) atau bahkan hanya beberapa ratus ribu rupiah per bulan. Hal ini menjadi masalah utama dalam kesejahteraan guru di Indonesia.

Gaji Guru di Malaysia

Pemerintah Malaysia menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas, sehingga alokasi anggarannya cukup besar. Hal ini berdampak pada kesejahteraan guru yang relatif lebih baik.

Rata-rata Gaji Guru:
- Rata-rata gaji guru di Malaysia dilaporkan berada di kisaran MYR 25.000 hingga MYR 50.000 per tahun, atau setara dengan sekitar Rp 87,5 juta hingga Rp 175 juta per tahun.
- Jika dirata-ratakan per bulan, ini setara dengan sekitar Rp 7,3 juta hingga Rp 14,5 juta per bulan.
Gaji Awal:
- Gaji awal untuk guru baru di Malaysia dilaporkan bisa mencapai RM 1.600 atau setara dengan sekitar Rp 5,6 juta per bulan.
Tunjangan dan Bonus:
- Selain gaji pokok, guru di Malaysia juga mendapatkan berbagai tunjangan dan bonus kinerja, terutama bagi mereka yang mengajar di daerah terpencil.

Kesimpulan Perbandingan (dalam IDR)

Kategori	Indonesia	Malaysia
Gaji Pokok/Awal	Mulai dari Rp 1,68 juta (PNS Golongan I)	Mulai dari sekitar Rp 5,6 juta
Gaji Rata-rata/Bulan	Sekitar Rp 2,78 – 6,37 juta (Guru PNS)	Sekitar Rp 7,3 – 14,5 juta
Kesejahteraan	Sangat bervariasi, tergantung status kepegawaian dan sertifikasi. Guru honorer sering kali memiliki gaji sangat rendah.	Relatif lebih terjamin, karena pemerintah memberikan alokasi anggaran yang besar untuk pendidikan.

Export to Sheets

Dari perbandingan di atas, terlihat jelas bahwa secara rata-rata, gaji guru di Malaysia secara signifikan lebih tinggi daripada gaji guru di Indonesia, terutama jika dibandingkan dengan guru honorer yang jumlahnya masih sangat banyak. Meskipun guru PNS di Indonesia dengan golongan tinggi bisa mencapai gaji yang cukup baik, gaji awal dan gaji rata-rata guru di Malaysia tetap berada di atas gaji guru di Indonesia.

Bagaimana Meningkatkan Gaji Guru di Indonesia

Meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia adalah tantangan besar yang membutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun guru itu sendiri. Kesejahteraan guru tidak hanya tentang gaji, tetapi juga tentang pengakuan, jaminan sosial, dan pengembangan profesional.

Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia:

Peningkatan Gaji dan Tunjangan yang Layak

Poin ini adalah yang paling mendesak dan sering disoroti.

Penyetaraan Gaji Pokok: Pemerintah perlu memastikan bahwa gaji pokok guru, terutama bagi guru honorer, setidaknya setara dengan Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di wilayahnya. Ini akan memberikan jaring pengaman finansial dasar bagi para pengajar.
Optimalisasi Tunjangan Profesi Guru (TPG): Percepat proses pencairan dan pastikan tunjangan profesi dapat diterima secara rutin tanpa hambatan birokrasi yang rumit. TPG harus menjadi insentif nyata bagi guru bersertifikasi.
Insentif Berbasis Kinerja dan Lokasi: Berikan insentif tambahan bagi guru yang ditempatkan di daerah terpencil, perbatasan, atau daerah dengan tantangan khusus. Ini bisa berupa tunjangan khusus atau kenaikan pangkat yang lebih cepat.

Peningkatan Status Kepegawaian dan Jaminan Sosial

Banyak guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun masih memiliki status tidak jelas.

Pengangkatan Guru Honorer: Lanjutkan dan percepat program pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan proses seleksi yang transparan dan adil. Ini memberikan kepastian karir, gaji, dan jaminan sosial seperti pensiun.
Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan: Pastikan semua guru, termasuk guru honorer, terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan mendapatkan jaminan sosial lainnya dari BPJS Ketenagakerjaan, seperti jaminan hari tua.
Sistem Pensiun yang Jelas: Bagi guru non-PNS/PPPK, perlu ada mekanisme jaminan hari tua atau dana pensiun yang dikelola secara profesional untuk menjamin masa tua mereka.

Pengembangan Karir dan Profesionalisme

Kesejahteraan tidak hanya materi, tetapi juga kesempatan untuk berkembang.

Jalur Karir yang Jelas: Buat sistem kenaikan pangkat dan jabatan yang lebih objektif dan berdasarkan kinerja. Guru yang berprestasi dan memiliki inovasi harus mendapatkan pengakuan melalui promosi dan bonus.
Akses Pelatihan Berkelanjutan: Sediakan program pelatihan, lokakarya, dan seminar secara gratis dan mudah diakses untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, digital, dan penguasaan materi. Pemerintah harus menjembatani kebutuhan ini.
Kurangi Beban Administratif: Sering kali guru menghabiskan banyak waktu untuk urusan administrasi, seperti pengisian data atau laporan, yang mengurangi waktu mereka untuk mengajar. Sederhanakan sistem ini agar guru bisa fokus pada tugas utamanya.

Perubahan Persepsi dan Dukungan Masyarakat

Peran guru harus dihargai setinggi mungkin oleh semua pihak.

Kampanye Nasional: Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan, dapat meluncurkan kampanye yang mengangkat status profesi guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa dan pilar utama pembangunan bangsa.
Dukungan Komunitas: Dorong partisipasi aktif dari komite sekolah dan masyarakat dalam mendukung kegiatan guru dan sekolah. Dukungan ini bisa berupa dana tambahan atau bantuan non-materi.
Penegakan Hukum: Berikan perlindungan hukum yang kuat bagi guru dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal, dari pihak manapun.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara terpadu, diharapkan kesejahteraan guru di Indonesia akan meningkat secara signifikan, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kualitas pendidikan di Indonesia.

Visited 13 times, 1 visit(s) today