Indonesia Naik Turun Pasca Presiden Soeharto, Namun Setiap Presiden Mengaku Sukses dalam Pembangunan

Dari Repelita ke Demokrasi: Pembangunan Tanpa Napas Panjang

Pada masa Presiden Soeharto, Indonesia memiliki mekanisme pembangunan jangka panjang yang disiplin: Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Selama enam siklus Repelita (1969–1998), pembangunan nasional berjalan seperti roadmap besar yang berkesinambungan. Setiap lima tahun memiliki prioritas berbeda namun saling melengkapi. Hasilnya terlihat: pembangunan irigasi, puskesmas, sekolah SD inpres, swasembada pangan, infrastruktur dasar, industrialisasi padat karya, pemerataan melalui transmigrasi, hingga pembukaan investasi asing.

Repelita I (1969–1974) fokus pada kebutuhan dasar dan pertanian.
Repelita II (1974–1979) memperluas pembangunan ke luar Jawa–Bali.
Repelita III (1979–1984) memacu industri padat karya untuk ekspor.
Repelita IV (1984–1989) menciptakan lapangan kerja dan industri nasional.
Repelita V (1989–1994) memperkuat transportasi, komunikasi, dan pendidikan.
Repelita VI (1994–1998) memprioritaskan iklim investasi dan industrialisasi besar-besaran.

Tidak bisa disangkal bahwa Repelita melahirkan banyak warisan fisik: irigasi, puskesmas, SD Inpres, jalan nasional, serta swasembada pangan. Namun keberhasilan ini juga memiliki sisi gelap yang sering terlupakan: utang luar negeri yang membengkak, kesenjangan ekonomi, KKN struktural, pembangunan yang minim evaluasi lingkungan, hingga proyek transmigrasi yang memicu konflik sosial di beberapa daerah. Dengan kata lain, Repelita adalah era pembangunan yang efektif secara teknokratis, tetapi problematis secara politik dan sosial.

Setelah Soeharto jatuh pada 1998, Indonesia memasuki era demokrasi langsung. Presiden dipilih melalui pemilu, partai berkuasa berganti, dan pembangunan nasional tidak lagi mengikuti cetak biru multi-dekade. Perubahan ini membawa kebebasan sipil dan transparansi, tetapi juga menciptakan fragmentasi arah pembangunan.

Indonesia (0) vs Malaysia (3): Rakyat Malaysia Lebih Sejahtera dari pada Rakyat Indonesia? Lho Kok Bisa? (role model dari Malaysia di depan mata)
Fake Job di Beijing dan Shanghai Cina untuk Para Manula (bisa diterapkan di Indonesia)
Potensi Aceh sebagai Pusat Perkebunan Ganja Medis (Medical Marijuana) Asia Berkerjasa Sama dengan Myke Tyson
Kisah Dua Monumen Kegagalan: Wisma Hambalang SBY dan IKN JOKOWI

Era Reformasi — Membangun Tanpa Napas Panjang

Dalam demokrasi multipartai, setiap presiden membawa visi dan prioritas yang sangat berbeda. Tiga presiden besar era reformasi:

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) — Partai Demokrat
Joko Widodo (Jokowi) — PDIP
Prabowo Subianto — Gerindra

Ketiganya tidak memiliki garis kesinambungan yang kuat. Hasilnya, pembangunan nasional tampak seperti siklus berulang:
presiden baru → proyek baru → masalah muncul → pergantian presiden → proyek lama ditinggalkan → proyek baru dimulai → dan seterusnya.

Namun penting dicatat: pembangunan era reformasi tidak hanya proyek fisik. Ada kesinambungan di bidang yang sering luput dari sorotan:

pertumbuhan infrastruktur digital dan telekomunikasi,
reformasi perbankan dan sektor keuangan,
BPJS Kesehatan dan sistem perlindungan sosial,
otonomi daerah yang memperkuat peran lokal.

Demokrasi tetap melahirkan banyak kebijakan berkelanjutan, hanya saja proyek-proyek raksasa fisik lebih rentan terputus karena sifat politisnya.

Presiden SBY — Stabil, Namun Tidak Mampu Menyelamatkan Hambalang

Dua periode pemerintahan SBY (2004–2014) ditandai stabilitas politik dan kemajuan moderat. Namun proyek besar yang ingin menjadi ikon, yaitu Pusat Pelatihan Hambalang, justru menjadi simbol kegagalan tata kelola proyek era reformasi.

Hambalang:

terjerat skandal korupsi,
mangkrak bertahun-tahun,
menjadi beton kosong berlumut,
dan gagal menjadi warisan yang berkelanjutan.

Ketika Jokowi naik, ia tidak merasa perlu melanjutkan proyek itu. Hambalang dibiarkan lenyap dari prioritas nasional. Inilah salah satu ciri pembangunan pasca-Soeharto: proyek gagal jarang diselamatkan; presiden berikutnya memilih fokus pada agenda baru.

Presiden Jokowi — IKN dan Ambisi yang Menghadapi Risiko Hambalang Jilid Baru

Jokowi membawa gaya berbeda: pembangunan infrastruktur masif dan visi jangka panjang berupa pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara. Secara konsep, ini adalah salah satu proyek paling ambisius sejak Repelita. Namun di lapangan, berbagai tantangan muncul:

progres lambat,
minat investor tidak sebesar yang diharapkan,
keraguan publik meningkat,
media internasional menyebut risiko “kota hantu”.

Ketika Prabowo terpilih, ia tidak menetapkan IKN sebagai prioritas utama. Seperti Hambalang di era Jokowi, IKN menghadapi risiko kehilangan dukungan politik yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Bukan karena ide buruk, tetapi karena sistem demokrasi tidak memiliki mekanisme untuk memaksa kesinambungan proyek lintas presiden.

Presiden Prabowo — Fokus Baru, Tidak Mengikat Masa Lalu

Prabowo membawa agenda pemerintahan sendiri: makan bergizi untuk anak, stabilitas keamanan, pertahanan, dan penguatan ekonomi rakyat. Meski tidak menolak IKN, ia tidak memberikan sinyal bahwa IKN menjadi inti program nasionalnya.

Jika IKN tidak masuk prioritas anggaran jangka menengah, maka proyek tersebut kemungkinan besar akan berjalan pelan—atau berhenti, seperti Hambalang. Namun penilaian terhadap Prabowo tetap harus berhati-hati: masa pemerintahannya baru dimulai dan arah jangka panjang belum sepenuhnya terlihat.

Mengapa Kesinambungan Pembangunan Sulit Terjadi di Era Demokrasi?

Artikel ini akan tidak lengkap jika hanya menyalahkan presiden yang berganti-ganti. Akar masalahnya bersifat sistemik:

1. Sistem Multipartai yang Terfragmentasi

Koalisi pemerintah berubah tiap pemilu. Tidak mudah menciptakan konsensus pembangunan 25–30 tahun ala Repelita.

2. Tekanan Politik Jangka Pendek

Pemilu lima tahunan mendorong presiden mengejar quick wins, bukan strategi multi-dekade.

3. Perbedaan Ideologi Partai dan Basis Pemilih

Program Demokrat tidak sama dengan PDIP, dan berbeda lagi dengan Gerindra.

4. Otonomi Daerah

Pusat tidak lagi bisa memaksakan pembangunan seperti era Orde Baru. Kepala daerah punya kepentingan, dinamika, dan prioritas sendiri.

5. Pengawasan Publik dan Demokrasi

Meski menghambat proyek cepat, demokrasi memastikan proyek tidak otoriter dan lebih transparan—hal yang tidak ada di era Repelita.

Keseluruhan faktor ini menjelaskan mengapa Indonesia sulit memiliki “Repelita modern” meskipun rencana jangka panjang sangat dibutuhkan.

Jika Soeharto Masih Hidup

Mungkin Soeharto akan tersenyum melihat tiga presiden demokrasi saling memuji keberhasilan masing-masing periode. Namun ia juga akan melihat bahwa Indonesia hari ini beroperasi dalam sistem yang sama sekali berbeda: presiden dibatasi 10 tahun, kekuatan politik tersebar, dan pembangunan harus dinegosiasikan.

Di satu sisi, Soeharto mungkin akan mengatakan:
“Tanpa rencana 25 tahun, pembangunan akan naik-turun.”

Namun di sisi lain, demokrasi modern juga menghindarkan Indonesia dari otoritarianisme dan praktik pembangunan yang meminggirkan banyak kelompok.

Kesimpulan — Indonesia Butuh Grand Strategy Lintas Presiden

Indonesia tidak bisa kembali ke model Orde Baru, tetapi juga tidak bisa terus menerus membangun berdasarkan proyek presiden yang silih berganti. Solusinya adalah menciptakan:

rencana pembangunan nasional 20–25 tahun yang disepakati lintas partai,
mekanisme hukum yang menjaga keberlanjutan proyek strategis,
sistem evaluasi ketat yang mencegah proyek mangkrak,
serta penguatan institusi agar pembangunan tidak tergantung kepada siapa presidennya.

Selama Indonesia tidak memiliki grand strategy bersama, pembangunan akan tetap naik turun—dan setiap presiden tetap merasa paling sukses. Namun sukses personal bukanlah sukses nasional.

Visited 60 times, 1 visit(s) today