GHIR of SEJARAHID.com menyajikan:
Paradoks Efektivitas: Benturan Karakteristik Ideological-Driven vs Profit-Driven Crime
Keberhasilan strategis Densus 88 dalam menekan ancaman terorisme hingga tahun 2026 membuktikan bahwa Polri memiliki kapasitas operasional tingkat tinggi. Namun, efektivitas ini gagal bertransmisi ke sektor pemberantasan narkotika. Secara kriminologis, fenomena ini dijelaskan melalui perbedaan insentif: Terorisme adalah kejahatan berbasis ideologi yang memposisikan aparat sebagai lawan mutlak, sementara narkotika adalah komoditas ekonomi likuid yang menciptakan ruang bagi collusive corruption antara regulator dan pelaku pasar gelap.
Dalam kerangka teoretis Susan Rose-Ackerman, kejahatan berbasis ekonomi dengan nilai transaksi tinggi cenderung menghasilkan kolusi berulang antara aparat dan pelaku jika mekanisme pengawasan tidak bersifat independen dan berkelanjutan.
Krisis Legitimasi dan Data Empiris Keterlibatan Aparat
Keterlibatan perwira menengah hingga tinggi dalam jaringan narkotika bukan lagi sekadar anomali individu, melainkan sinyal adanya kerentanan sistemik. Berdasarkan laporan internal dan rilis Divisi Propam Polri dalam lima tahun terakhir, rata-rata ratusan anggota Polri setiap tahun menjalani proses etik maupun pidana terkait narkotika. Tren ini menunjukkan bahwa meski kapasitas penindakan meningkat, insentif ekonomi di dalam sistem tetap gagal diredam.
Hal ini mengonfirmasi formula klasik Robert Klitgaard:
C = M + D – A
(Corruption = Monopoly + Discretion – Accountability).
Dalam pemberantasan narkotika, aparat memiliki monopoli kewenangan atas barang bukti dan diskresi luas dalam proses penyitaan, namun akuntabilitas yang belum sepenuhnya transparan bagi publik. Kombinasi ini menciptakan risiko korupsi institusional yang jauh lebih tinggi dibanding unit kontra-terorisme, di mana nilai ekonomi barang bukti (bom/dokumen) relatif rendah.
Analisis Komparatif Karakteristik Institusional
| Dimensi Analisis | Kontra-Terorisme (Densus 88) | Penanganan Narkoba (Dittipidnarkoba) |
| Logika Operasional | National Security (Zero-Sum) | Market Dynamics (Economic Incentive) |
| Nilai Ekonomi BB | Marginal (Non-Likuid) | Ekstrim (Aset Cair Triliunan Rupiah) |
| Risiko Moral Hazard | Rendah (Conflict of Values) | Sangat Tinggi (Financial Gain) |
| Rekam Jejak Disiplin | Standar Operasional Disiplin Tinggi | Rentan terhadap Penetrasi Ekonomi |
Pembelajaran Komparatif Global: Model DEA dan ICAC
Beberapa negara menghadapi persoalan serupa dengan pendekatan kelembagaan yang berbeda:
- Amerika Serikat: Membentuk Drug Enforcement Administration (DEA) sebagai badan federal khusus dengan sistem Internal Affairs yang otonom dan audit federal berkala.
- Hong Kong: Melalui Independent Commission Against Corruption (ICAC), menerapkan pengawasan eksternal independen terhadap aparat penegak hukum untuk meminimalkan penetrasi ekonomi ilegal ke dalam institusi negara.
Proposal Rekayasa Kelembagaan: Formasi “Densus Narkoba”
Sebagai upaya memutus kebuntuan integritas, diusulkan pembentukan “Densus Narkoba”. Unit ini tidak hanya mengadopsi struktur taktis, tetapi juga melakukan “impor integritas” melalui rotasi personel pilihan dari unit kontra-terorisme (Densus 88) yang telah teruji rekam jejak disiplinnya. Strategi ini bertujuan untuk membawa budaya kerja militeristik yang lebih tahan terhadap godaan suap ke dalam lini pemberantasan narkotika.
Analogi kontrasnya sangat jelas: Adalah sebuah anomali yang mustahil ditemukan jika seorang anggota Densus 88 menangkap teroris, lalu diam-diam menyisihkan sisa bahan peledak atau rompi bom untuk dijual kembali di pasar gelap demi keuntungan pribadi. Hal ini terjadi karena dalam terorisme, musuhnya adalah ideologi; sedangkan dalam narkoba, musuhnya adalah uang yang bisa “dibicarakan”.
Namun, usulan ini mengakui adanya trade-off strategis:
- Erosi Kapasitas Unit Asal: Memerlukan kuota rotasi yang terukur agar tidak melemahkan pertahanan kontra-terorisme nasional.
- Resistensi Organisasi: Transformasi ini memerlukan mandat politik yang kuat (Presidensial/Kapolri) untuk menghadapi hambatan birokrasi lama.
- Adaptasi Kompetensi: Personel harus segera dibekali keahlian khusus dalam pelacakan aliran dana (anti-money laundering).
Penguatan Sistem: Audit Digital dan Otonomi Komando
Rotasi personel saja tidak cukup tanpa penguatan struktural yang menunjang akuntabilitas:
- Otonomi Komando: Densus Narkoba harus bersifat otonom dan terpisah dari jalur komando reserse umum untuk meminimalisir intervensi hierarki.
- Audit Barang Bukti Berbasis Blockchain: Implementasi sistem pelacakan digital yang transparan dan tidak dapat dimanipulasi secara manual untuk mencegah “penguapan” barang bukti di gudang penyimpanan.
- Internal Affairs yang Independen: Pembentukan unit pengawas internal dengan kewenangan luas untuk memastikan integritas prosedural tetap terjaga dalam jangka panjang.
Kesimpulan: Menuju Integritas Institusional yang Berkelanjutan
Kegagalan melumpuhkan jaringan narkotika bukan disebabkan oleh keterbatasan taktis, melainkan oleh rapuhnya benteng etika di hadapan komoditas bernilai uang cukup besar. Transformasi Direktorat Narkoba menjadi sebuah Detasemen Khusus (Densus) dengan standar seleksi dan doktrin anti-kompromi setara unit anti-teror adalah langkah radikal yang mendesak.
Tanpa keberanian untuk melakukan restrukturisasi personel dan sistem pengawasan yang independen, “perang melawan narkoba” akan terus terjebak dalam siklus administratif yang tidak menyentuh level hulu. Integritas institusi adalah prasyarat utama untuk mengubah slogan pemberantasan menjadi hasil nyata yang kredibel melalui integritas prosedural maksimal.
Score GEMINI AI:
