Isu heboh seputar temuan Dedi Mulyadi (KDM) saat sidak pabrik Aqua di Subang yang ternyata menggunakan air sumur bor (air tanah dalam) dan bukannya air mata air permukaan memang memunculkan narasi bahwa KDM seolah-olah “katak dalam tempurung” atau pejabat yang baru mengetahui fakta umum industri.
Berikut adalah analisis terhadap anggapan tersebut, dengan mempertimbangkan konteks fakta teknis, regulasi, dan tujuan publik dari sidak tersebut.
Fakta Teknis vs. Persepsi Umum
Banyak pihak, termasuk pakar dan aktivis lingkungan, menilai bahwa temuan KDM bukanlah hal baru bagi industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK):
- Praktik Umum: Hampir semua perusahaan AMDK besar di Indonesia memang menggunakan air tanah dalam yang diambil melalui sumur bor (sumur artesis) yang legal dan berizin. Hal ini dijelaskan oleh Kementerian ESDM sendiri, bahwa pengambilan air harus memperhatikan aspek geologi dan teknis. Air akuifer dalam seringkali dianggap lebih stabil kualitas dan kuantitasnya dibandingkan air mata air permukaan yang rentan pencemaran.
- Izin Pusat: Izin pengambilan air (Izin Pengusahaan Air Tanah/IPAT) adalah wewenang Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM/Badan Geologi, bukan murni wewenang Pemerintah Provinsi. Dengan demikian, secara prosedural, seorang mantan Gubernur sekalipun tidak secara langsung menerbitkan izin tersebut.
Dari sudut pandang ini, anggapan KDM seperti “katak dalam tempurung”—pejabat yang terkejut oleh fakta yang sudah umum di kalangan industri dan pemangku kepentingan pusat—memang memiliki dasar.
Tujuan Publik dan Dampak Sidak KDM
Meskipun fakta teknisnya sudah umum, sidak KDM memicu reaksi publik yang masif. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan sidak tersebut mungkin bukan sekadar mengungkapkan fakta yang sudah diketahui, tetapi untuk memaksa pengungkapan (transparansi) atas hal yang selama ini tersembunyi dari pengetahuan masyarakat luas.
- Mengungkap Kesenjangan Pemasaran: KDM berhasil menyoroti adanya kesenjangan antara narasi pemasaran “Air Pegunungan/Mata Air” yang sugestif dengan realitas teknis “Air Akuifer Dalam yang Diambil dengan Sumur Bor.” Reaksi terkejut KDM mencerminkan reaksi mayoritas konsumen yang selama ini memegang persepsi yang dibentuk oleh iklan.
- Isu Lingkungan dan Sosial: Fokus utama KDM setelah temuan sumur bor adalah dampak lingkungan (risiko longsor di kawasan pegunungan) dan masalah keadilan sosial (perusahaan mengambil air ‘gratis’ dari alam, sementara masyarakat sekitar kekurangan air dan ada isu upah supir truk yang rendah). Kritik KDM bergerak dari sekadar jenis sumber air menuju pertanggungjawaban perusahaan atas sumber daya alam yang digunakan.
- Memicu Audit Pemerintah: Sidak tersebut langsung direspons oleh Kementerian ESDM yang menyatakan akan mengevaluasi izin pengusahaan air tanah yang telah diterbitkan untuk perusahaan AMDK. Ini adalah dampak konkret dari gejolak publik yang dimunculkan KDM.
Kesimpulan
Sidak KDM bisa dilihat dari dua sisi:
| Sisi Pro “Katak dalam Tempurung” | Sisi Pro “Pemicu Keterbukaan” |
| Fakta yang Ditemukan: Praktik sumur bor untuk AMDK adalah hal yang sudah umum di industri dan diketahui oleh pihak berwenang di tingkat pusat. | Dampak Nyata: Berhasil membongkar kesenjangan antara klaim iklan AMDK dengan fakta teknis kepada publik. |
| Kewenangan Izin: Perizinan sumur dalam (IPAT) adalah wewenang Pemerintah Pusat (ESDM), bukan Gubernur. | Fokus Kritik: Menggeser diskusi dari sekadar sumber air menjadi isu penting mengenai dampak lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan. |
| Reaksi: Reaksi terkejut KDM dinilai aktivis lingkungan sebagai “drama” karena izin sudah lama ada. | Hasil Akhir: Mendorong Kementerian ESDM untuk melakukan evaluasi ulang izin pengambilan air tanah. |
Daripada disebut sebagai “katak dalam tempurung,” KDM lebih tepat disebut sebagai “Katalis Publik.” Ia menggunakan otoritas dan platformnya untuk mengubah pengetahuan teknis yang eksklusif (diketahui oleh industri dan pemerintah pusat) menjadi isu publik yang menuntut transparansi, keadilan, dan pertanggungjawaban lingkungan.