Pemerintahan Indonesia periode 2024–2029 di bawah Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program unggulan. Program ini dipromosikan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas gizi anak bangsa, sekaligus menciptakan lapangan kerja di tengah melemahnya daya beli masyarakat dan ketidakpastian ekonomi. Dalam konteks saat ini, MBG memang memberikan banyak manfaat jangka pendek: membuka peluang usaha lokal, memberdayakan petani dan UMKM pangan, serta memastikan anak sekolah mendapatkan asupan gizi yang layak.
Namun di balik manfaat tersebut, Indonesia menghadapi tantangan lain yang jauh lebih krusial dan berdampak jangka panjang: ketertinggalan dalam pendidikan tinggi dan kualitas sumber daya manusia dibandingkan negara-negara pesaing di Asia maupun dunia. Ketika negara lain berlari menuju inovasi, teknologi maju, dan transformasi digital, Indonesia masih tertinggal dalam jumlah lulusan pendidikan tinggi.
Indonesia Tertinggal dalam Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi
Menurut laporan media nasional, jumlah lulusan perguruan tinggi Indonesia masih jauh di bawah rata-rata dunia. Ini adalah peringatan keras. Di era digital dan ekonomi berbasis pengetahuan, negara yang tidak mampu menghasilkan tenaga kerja dengan kompetensi tinggi akan kesulitan menciptakan inovasi serta membangun industri bernilai tambah besar.
Sementara negara lain agresif memperluas akses pendidikan tinggi, Indonesia justru menghadapi persoalan akses dan biaya. Padahal, dalam dua dekade ke depan, Indonesia berada pada puncak bonus demografi. Jika generasi muda tidak memperoleh pendidikan tinggi yang memadai, bonus tersebut dapat berubah menjadi beban nasional.
Biaya Pendidikan Tinggi Terus Meningkat
Salah satu penyebab rendahnya angka lulusan sarjana adalah biaya pendidikan yang semakin mahal. Media ekonomi nasional melaporkan bahwa sektor pendidikan mencatat inflasi signifikan pada Agustus 2025, di mana biaya kuliah menjadi salah satu penyumbang terbesar kenaikan tersebut.
Kenaikan ini membuat banyak keluarga kesulitan mengirim anaknya ke perguruan tinggi. Di saat negara-negara lain memberikan pendidikan gratis atau biaya sangat rendah, Indonesia justru makin membebani masyarakat. Padahal pendidikan adalah investasi negara, bukan sekadar layanan yang dibebankan kepada rakyat.
Indonesia seharusnya mampu memberikan pendidikan tinggi minimal hingga jenjang Diploma 3 secara gratis, terutama mengingat kekayaan alam yang dimiliki.
Dengan Kekayaan Alam, Indonesia Seharusnya Bisa Menyediakan Pendidikan Gratis
Indonesia adalah negara yang sangat kaya sumber daya alam:
- minyak dan gas,
- batu bara,
- emas,
- nikel dan mineral kritis untuk baterai,
- panas bumi,
- serta sumber daya kelautan dan hutan.
Masalahnya bukan kekurangan sumber daya, tetapi pengelolaan yang tidak optimal.
Contoh Klasik: Pertamina vs Petronas
Perbandingan antara dua perusahaan migas besar Asia Tenggara menunjukkan bahwa Petronas dapat menghasilkan profit sekitar 180 triliun rupiah, sedangkan Pertamina hanya sekitar 49 triliun rupiah. Padahal cadangan migas Indonesia jauh lebih besar daripada Malaysia.
Dengan tata kelola yang benar dan efisiensi tinggi, Pertamina seharusnya dapat menyamai atau bahkan melampaui kinerja Petronas. Perbedaan ini mencerminkan besarnya potensi yang hilang akibat inefisiensi dan tata kelola yang belum optimal.
Potensi Besar Sektor Pertambangan Indonesia
Selain migas, sektor tambang Indonesia memiliki potensi luar biasa. Bila dikelola dengan profesional, transparan, dan bebas dari kebocoran, sektor ini dapat menyumbang hingga 50% pendapatan negara, sebagaimana terjadi pada negara-negara kaya tambang seperti Chile atau Norwegia.
Dengan pendapatan sebesar itu, pemerintah bisa dengan sangat mudah mendanai dua program besar sekaligus: program makan bergizi gratis dan program pendidikan gratis hingga minimal jenjang D3.
Pendidikan Gratis Minimal Hingga D3 adalah Keharusan
Jika Indonesia ingin mengejar ketertinggalan teknologi dan meningkatkan kualitas SDM, pendidikan gratis minimal sampai D3 adalah langkah strategis. Banyak negara berhasil maju karena berinvestasi besar-besaran dalam pendidikan tinggi dan riset.
Selain itu, pemerintah dapat memberikan subsidi penuh untuk jurusan-jurusan strategis seperti:
- teknologi,
- kesehatan,
- energi,
- matematika dan sains,
- kecerdasan buatan,
- robotika,
- dan teknik industri.
Langkah ini akan memperkuat daya saing Indonesia dalam ekonomi masa depan.
Kesimpulan: Indonesia Sanggup, Asal Mau Mengatur dengan Benar
Dengan sumber daya alam yang besar, Indonesia sanggup menjalankan Program Makan Bergizi Gratis sekaligus Program Pendidikan Gratis. Kuncinya bukan pada kemampuan finansial, tetapi pada tata kelola yang baik, transparansi, dan keberanian untuk melakukan reformasi sektor migas dan pertambangan.
Program MBG adalah langkah yang baik, tetapi tidak cukup untuk membawa Indonesia menjadi negara maju. Jika ingin mencapai visi Indonesia Emas 2045, maka pendidikan harus menjadi prioritas utama. Tidak ada negara maju tanpa pendidikan yang kuat, terjangkau, dan berkualitas.
Dengan mengoptimalkan kekayaan alam dan memperbaiki tata kelola, Indonesia bukan hanya mampu memberi makan warganya dengan gizi yang baik, tetapi juga mampu mendidik seluruh rakyatnya hingga siap bersaing di panggung global.