Anomaly Among Allies: Terasing di Meja Washington
Artikel ini kelanjutan dari:
Kehadiran Indonesia di Board of Peace (BOP) adalah anomali diplomatik yang menuntut pembacaan kritis. Secara struktural, BOP didominasi oleh negara-negara dengan ketergantungan keamanan mutlak terhadap Amerika Serikat.
- Sekutu Traktat (Treaty Allies): Jepang, Australia, dan Korea Selatan memiliki sistem pertahanan yang terintegrasi langsung dengan Pentagon.
- Mitra Strategis Khusus: Israel, Arab Saudi, dan UEA mengandalkan payung keamanan Washington demi stabilitas rezim.
Indonesia berdiri di sana sebagai “Underweight Actor”—raksasa ekonomi dan moral yang bertinju di bawah kelas beratnya. Tanpa pakta pertahanan dan tanpa jaminan keamanan, bergabung dengan klub “satelit” ini berisiko melikuidasi doktrin “Bebas Aktif”. Di BOP, Jakarta bukan pemain strategis; kita hanyalah dekorasi politik agar forum ini tidak terlihat sebagai monolog Barat.
New Kid on the Block: Si “Underweight” Bisa Apa?
Dalam lanskap geopolitik, jika BOP dianggap sebagai arena geng motor besar, maka AS dan sekutunya adalah para veteran yang sudah puluhan tahun menguasai aspal dengan kode rahasia. Indonesia muncul sebagai New Kid on the Block (NKOTB) yang tampak canggung.
Sebagai pendatang baru, pertanyaannya: Indonesia bisa apa? Di saat para veteran sudah membagi wilayah pengaruh, Jakarta masih sibuk merapikan atribut agar terlihat pantas di depan kamera. Dalam lingkaran yang sudah sangat solid, suara aktor yang “underweight” secara militer jarang didengar, apalagi jika ia tidak memiliki daya tekan yang setara dengan anggota inti lainnya.
Estetika Marginal: Dari “Pinggir Foto” ke “Pinggiran Agenda”
Posisi delegasi Indonesia yang konsisten di posisi paling pinggir dalam dokumentasi BOP bukan sekadar kebetulan protokoler. Dalam semiotika diplomasi, foto adalah pernyataan kekuasaan. Berdiri di pinggir adalah metafora visual dari ketidakhadiran Indonesia dalam perumusan draf utama (principal drafting).
Bagaimana mungkin Indonesia mengklaim diri sebagai mediator efektif jika dalam tata letak pengambilan keputusan kita diletakkan di sudut? Fakta pahitnya: Indonesia hadir bukan untuk menulis skenario, melainkan hanya sebagai “Stempel Legitimasi” agar agenda keamanan pro-Washington terlihat inklusif. Sementara suara Jakarta untuk kedaulatan Palestina seringkali hanya berakhir sebagai catatan kaki (footnote) yang tidak mengikat dalam komunike bersama.
Infiltration or Submission: Risiko “Dibengkokkan”
Pemerintah mungkin berargumen bahwa ini adalah upaya infiltrasi untuk mempengaruhi kebijakan dari dalam (influence from within). Namun, sejarah membuktikan bahwa struktur hegemoni besar jarang sekali membengkokkan agenda mereka demi satu peserta kecil. Risiko yang lebih nyata adalah Indonesia justru yang “dibengkokkan”. Kursi di meja BOP jangan sampai mendefinisikan ulang makna independensi kita menjadi sekadar kepatuhan yang dibalut bahasa sopan di balik pintu tertutup.
Salah Langkah: Terperangkap Geng Motor, Mengabaikan Panggung Sejati
Indonesia sebenarnya sudah berada di jalur yang benar saat bergabung dengan 85 negara di PBB (18/02/2026) untuk mengutuk keras aneksasi de facto Israel di Tepi Barat. Di panggung PBB, suara Indonesia berwibawa karena berdiri bersama konsensus dunia.
Namun, langkah masuk ke BOP terasa seperti sebuah kontradiksi strategis. Sangat ironis ketika di PBB kita berteriak lantang, namun di BOP kita duduk manis bersama pihak yang justru memfasilitasi status quo penindasan tersebut. Jakarta terjebak dalam Diplomasi Ganda yang tidak produktif; tidak ada gunanya ikut konvoi geng motor besar jika hanya untuk menjadi penonton di pinggir jalan sementara tanah Palestina terus dirampas melalui mekanisme “perdamaian” yang semu.
