Dalam panggung sejarah politik luar negeri, Indonesia dikenal dengan prinsip politik “bebas-aktif”. Namun, di era dua presiden pertama, Republik Indonesia pernah mencatatkan tindakan militer agresif berskala besar yang memicu kecaman keras dari dunia internasional pada zamannya masing-masing. Berikut adalah bedah sejarah dua peristiwa tersebut.
1. Era Soekarno: Konfrontasi “Ganyang Malaysia” (1963–1966)
Konfrontasi ini berlangsung antara tahun 1963 hingga 1966, dengan retorika “Ganyang Malaysia” yang diledakkan oleh Presiden Soekarno sejak September 1963.
Latar Belakang dan Alasan
Soekarno menentang keras rencana pembentukan Federasi Malaysia (penggabungan Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei). Di mata Soekarno, proyek tersebut merupakan perpanjangan tangan dari Neokolonialisme Inggris (Nekolim). Ia khawatir keberadaan pangkalan militer Inggris di utara Kalimantan akan mengepung teritorial Indonesia dan mengancam kedaulatan pasca-kolonial di Asia Tenggara.
Operasi Klandestin dan Sabotase MacDonald House
Indonesia menjalankan operasi militer tidak resmi dengan mengirimkan sukarelawan sipil dan tentara menyamar untuk melakukan infiltrasi di wilayah Malaysia dan Singapura. Sepanjang konflik, jumlah infiltrator riil di Semenanjung Malaysia dan Singapura berkisar antara 700 hingga 1.000 orang, sementara belasan ribu lainnya terkonsentrasi di perbatasan Kalimantan.
Peristiwa paling fatal terjadi pada 10 Maret 1965. Dua anggota Korps Komando Operasi (KKO), Harun Thohir dan Usman Janatin, meledakkan bom di MacDonald House, sebuah gedung bank di Orchard Road, Singapura. Ledakan tersebut menewaskan 3 warga sipil dan melukai 33 lainnya.
Dampak dan Korban Jiwa
Operasi penyusupan ini sebagian besar mengalami kegagalan taktis akibat ketatnya patroli udara dan laut oleh pasukan gabungan Persemakmuran (Inggris, Australia, Selandia Baru, dan Malaysia). Lebih dari 500 hingga 770 gerilyawan Indonesia ditangkap hidup-hidup atau tewas.
Secara keseluruhan, estimasi korban dari konflik ini meliputi:
- Pihak Indonesia: Sekitar 590 hingga 2.300 prajurit tewas, 222 orang terluka, dan 771 orang ditangkap. Ratusan tahanan akhirnya dideportasi kembali ke Indonesia pasca-Perjanjian Perdamaian Jakarta pada 11 Agustus 1966.
- Pihak Persemakmuran: 114 prajurit militer tewas dan 181 luka-luka.
- Warga Sipil: 36 warga sipil tewas dan 53 luka-luka (termasuk korban peristiwa MacDonald House).
Usman dan Harun sendiri tidak mendapatkan amnesti politik; keduanya dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung oleh pengadilan Singapura pada 17 Oktober 1968 karena dinilai melakukan aksi terorisme murni di masa damai.
2. Era Soeharto: Invasi Timor Timur (1975)
Di era Orde Baru, pembersihan haluan politik secara drastis mengubah peta keterlibatan militer Indonesia di luar batas wilayahnya. Invasi berskala besar ke Timor Timur dimulai pada 7 Desember 1975 melalui Operasi Seroja.
Latar Belakang dan Ketakutan Komunisme
Setelah Portugal angkat kaki akibat Revolusi Anyelir 1974, partai sayap kiri Fretilin memproklamasikan kemerdekaan Timor Timur secara sepihak. Hal ini memicu kekhawatiran mendalam bagi Presiden Soeharto. Ia sangat takut wilayah di tengah Kepulauan Nusantara tersebut akan berubah menjadi pangkalan komunis baru, terlebih karena peristiwa ini terjadi hanya beberapa bulan setelah Amerika Serikat kalah perang di Vietnam (Jatuhnya Kota Saigon ke tangan Viet Cong pada 30 April 1975).
Restu Amerika Serikat dan Pasokan Senjata
Amerika Serikat memberikan restu penuh terhadap langkah Indonesia. Sehari sebelum invasi (6 Desember 1975), Presiden AS Gerald Ford dan Menteri Luar Negeri Henry Kissinger bertemu Soeharto di Jakarta. Kissinger meminta agar operasi diselesaikan dengan cepat dan penggunaan senjata pasokan AS diatur sedemikian rupa agar tidak melanggar hukum domestik mereka. Di balik layar, AS secara diam-diam terus memasok persenjataan, amunisi, dan suku cadang militer bernilai jutaan dolar yang menjadi tulang punggung pergerakan pasukan Indonesia.
Pembantaian Santa Cruz 1991 dan Korban Jiwa
Pendudukan militer ini melahirkan catatan pelanggaran HAM yang sangat berat di mata dunia. Puncaknya terjadi pada 12 November 1991 dalam Pembantaian Santa Cruz di Dili. Tentara menembaki demonstran damai di pemakaman sipil, mengakibatkan lebih dari 250 warga sipil tewas. Keberadaan jurnalis asing yang berhasil merekam video mentah kejadian tersebut membuat narasi “integrasi damai” yang dibangun Orde Baru runtuh seketika di forum PBB.
Estimasi total korban jiwa selama kurun waktu konflik (1975–1999) sangat masif:
- Pihak Indonesia (ABRI/TNI): Data resmi/militer mencatat sekitar 3.600 hingga 3.800 prajurit gugur, sementara analisis independen memperkirakan angka riilnya mencapai 5.000 hingga 10.000 tentara akibat pertempuran dan penyakit tropis.
- Pihak Timor Timur: Komisi CAVR menyatakan minimal 18.600 orang tewas akibat pembunuhan di luar hukum dan pertempuran langsung. Jika menghitung korban tidak langsung akibat kelaparan meluas serta wabah penyakit dari dampak blokade militer, total korban jiwa diperkirakan mencapai 102.800 hingga 183.000 jiwa.