Dalam manajemen hutan terdapat satu istilah dasar: firebreak.
Dalam manajemen kebakaran hutan, sekat bakar adalah salah satu infrastruktur dasar untuk memutus kesinambungan bahan bakar, sehingga api yang mulai di satu petak tidak berjalan tanpa henti menjadi ribuan hektare.
Bentuknya bisa jalan tanah yang dikupas sampai tanah mineral dan dibersihkan rutin, atau sabuk hijau yang ditanami jenis dengan kadar air tinggi. Fungsinya sama: menghambat laju api dan memberi ruang bagi regu pemadam untuk bekerja.
Ilmunya sudah lama ada. Regulasi pencegahannya juga bukan hal baru. Yang sering gagal adalah mengubah aturan di atas kertas menjadi infrastruktur yang dipelihara dan bekerja ketika kondisi kering datang.
Dan pada 2026, kondisi kering kembali menguji sistem tersebut.
Gambut Tidak Cukup Disekat, Harus Dijaga Tetap Basah
Di hutan tanah mineral, sekat bakar bekerja sebagai pemutus.
Di lahan gambut, persoalannya lebih mendasar. Gambut menyimpan air dalam jumlah besar. Ketika kadar airnya tinggi, api jauh lebih sulit merambat dan sulit masuk ke lapisan bawah. Risiko terbesar muncul ketika gambut mengering.
Kanalisasi untuk mengeringkan gambut membuang air keluar dari ekosistem, menurunkan muka air, dan meningkatkan risiko gambut menjadi kering dan mudah terbakar. Api yang kemudian muncul dapat menghasilkan asap tebal dan sulit dikendalikan.
Karena itu, pencegahan di gambut tidak cukup dengan sekat bakar saja. Yang lebih mendasar adalah menjaga gambut tetap basah.
Salah satu intervensi penting adalah canal blocking — menutup kembali kanal dengan bendungan untuk menahan air dan menaikkan kembali muka air gambut. Ini bukan firebreak dalam arti sekat bakar, melainkan intervensi hidrologi untuk menurunkan kerentanan lahan terhadap kebakaran. Ditambah embung dan penjagaan agar gambut tidak mengering, intervensi ini membuat lahan kembali jauh lebih sulit terbakar.
Fungsi kanal di sini menjadi ganda: sebagai akses, sebagai sumber air untuk pemadaman, dan sebagai bagian dari pengelolaan air. Kalau airnya terjaga, risiko sejak awal sudah berkurang.
Aturan Ada, Tapi Belum Menjadi Sistem yang Bekerja
Regulasi Indonesia sudah mewajibkan pemegang konsesi memiliki sistem pengendalian karhutla, termasuk sekat bakar, sumber air, pemantauan, dan regu pemadam. Di dokumen Rencana Karya Tahunan, semua tergambar rapi.
Data 2026 menunjukkan jarak antara kewajiban dan kondisi di lapangan.
Periode Januari hingga Juni 2026 menghanguskan lebih dari seratus ribu hektare, naik lebih dari dua kali lipat dibanding periode yang sama pada 2023. Pada pertengahan Agustus, pemerintah mengumumkan angka kumulatif nasional telah mencapai sekitar 202 ribu hektare.
Peta sebarannya familiar: Kalimantan Barat, Papua Selatan, NTT, NTB, Riau, dan Maluku termasuk yang terluas. Pada akhir Agustus 2026 saja, ribuan titik panas tercatat dalam satu minggu, dengan konsentrasi terbesar di Kalimantan. Bahkan sejak Januari dan Februari, ribuan titik panas sudah tercatat di kawasan gambut Sumatra dan Kalimantan.
Angka-angka tersebut setidaknya menunjukkan bahwa keberadaan kewajiban di atas kertas belum cukup menjamin pencegahan di lapangan.
Kita punya Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, program Desa Tangguh Bencana, dan sistem deteksi dini, namun belum terlihat satu sistem nasional yang mengintegrasikan pencegahan, pemeliharaan sekat, pengelolaan air gambut, deteksi dini, dan respons secara berkelanjutan.
Kita seperti punya gudang padi, tahu ada tikus, tapi tidak pernah perbaiki dinding gudang. Kita hanya menyiapkan pemukul tikus yang besar.
Kenapa Pencegahan Selalu Kalah?
Bagi negara berkembang, tantangannya sering bukan ketiadaan dana, melainkan prioritas.
Anggaran pencegahan adalah biaya pemeliharaan rutin. Harus keluar tiap tahun, harus dijaga, hasilnya tidak terlihat.
Ketika bencana terjadi, pemerintah memiliki mekanisme anggaran darurat yang memungkinkan pengerahan sumber daya dalam waktu cepat.
Pada 2025, BMKG mengakui pemotongan anggaran mengganggu kecepatan informasi peringatan dini. Pada Februari 2026, Kepala BNPB mengeluhkan minimnya anggaran hingga harus mencari pinjaman luar negeri. Anggota DPR bahkan mendesak pencairan anggaran ratusan miliar untuk penanganan karhutla karena keterbatasan fiskal.
Pencegahan diperlakukan sebagai pengeluaran, bukan sebagai infrastruktur.
Padahal dalam manajemen risiko, pencegahan harus dipandang sebagai investasi pengurangan risiko, bukan pengeluaran yang dibandingkan dengan nol. Pertanyaannya bukan apakah firebreak itu murah. Pertanyaannya: berapa biaya yang harus kita tanggung ketika pencegahan tidak dilakukan?
Biaya Ketika Pencegahan Gagal Jauh Lebih Besar
Saat api membesar di puncak musim kemarau 2026, negara mengerahkan apa yang bisa dikerahkan.
Pemerintah mengerahkan personel BNPB untuk menjaga sejumlah wilayah. Pemerintah juga mengerahkan pesawat untuk water bombing, namun operasinya terganggu kabut asap tebal dan terbatasnya air di dekat lokasi kebakaran. Untuk memperkuat kemampuan udara, pemerintah menerbitkan izin khusus bagi pesawat asing untuk membantu mengurangi dampak.
Dengan puluhan pesawat yang beroperasi selama berminggu-minggu, biaya operasi udara saja sudah sangat besar, belum termasuk logistik darat dan pengerahan personel.
Itu baru biaya memadamkan apinya.
Biaya ketika pencegahan gagal jauh melampaui itu.
Kabut asap menghasilkan konsentrasi partikel halus yang sangat tinggi dan membebani kesehatan. Pemerintah mencatat ratusan ribu kasus infeksi pernapasan dalam periode tersebut, sementara kabut asap menambah tekanan pada layanan kesehatan.
Dampaknya langsung terasa: puluhan ribu orang dilaporkan mengalami gangguan pernapasan, sekolah ditutup sementara di beberapa wilayah, dan penerbangan terganggu di sejumlah bandara di Kalimantan.
Biaya ekonomi makro bahkan lebih besar. Pada 2015, Bank Dunia menghitung total kerugian karhutla Indonesia mencapai USD 16,1 miliar, mencakup lumpuhnya transportasi, hilangnya jam kerja, rusaknya kebun, hingga biaya kesehatan. Kita belum tahu total kerugian 2026, tetapi pengalaman 2015 dan 2019 menunjukkan bahwa biaya karhutla tidak berhenti pada biaya pemadaman.
Dibandingkan dengan itu, biaya membangun dan merawat sekat bakar, embung, canal blocking, dan sistem deteksi dini yang dirawat secara konsisten adalah biaya yang jauh lebih kecil jika dipandang sebagai investasi untuk menghindari kerugian yang jauh lebih besar.
Biaya yang Tidak Tercatat: Biaya Diplomatik
Ada pula biaya yang tidak tercatat dalam anggaran negara.
Pada awal September 2026, kepulan asap terpantau berasal dari titik panas di selatan Kalimantan dan selatan-tengah Sumatra. Asap itu menyebar ke Malaysia, Brunei, bahkan hingga Filipina, menyebabkan kualitas udara melonjak ke tingkat berbahaya di sejumlah tempat seperti Serian di Sarawak.
Malaysia bahkan ikut dalam operasi modifikasi cuaca untuk membantu mengurangi dampak kabut asap.
Ini adalah externality lintas batas. Ia menimbulkan biaya diplomatik dan biaya reputasi yang tidak pernah muncul di pos anggaran pemadaman, tapi harus dibayar dalam hubungan antar negara.
Pemerintah merespons dengan penegakan hukum dan pencabutan izin usaha yang diduga terkait. Dalam penegakan hukum lingkungan, pemerintah juga menggunakan prinsip tanggung jawab mutlak dalam perkara tertentu terkait kebakaran di wilayah konsesi.
Namun selama penanganan masih dominan pada pemadaman dan penegakan setelah kejadian, alih-alih pada perbaikan tata ruang, pengelolaan air, dan pemeliharaan infrastruktur pencegahan, siklus ini akan berulang ketika kondisi kering ekstrem kembali terjadi.
Pencegahan Adalah Infrastruktur
Solusinya bukan membangun sekat di seluruh hutan. Tidak ada yang mengusulkan itu. Sekat harus ditempatkan secara strategis di titik yang paling berisiko dan paling memungkinkan menghambat penyebaran api.
Tiga pendekatan yang relatif sederhana dan sesuai dengan karakter lanskap Indonesia sudah tersedia:
1. Manfaatkan fitur lanskap yang memang dapat menghambat api. Sungai-sungai kecil, rawa transisi, dan zona basah dapat menjadi bagian dari desain pencegahan. Gunakan apa yang sudah ada di alam sebagai hambatan alami.
2. Zonasi vegetasi yang lebih tahan api. Gunakan vegetasi dengan kadar air tinggi dan karakteristik yang lebih tahan terhadap api pada zona penyangga, disesuaikan dengan kondisi ekologis dan ekonomi setempat. Jika jenis tersebut sekaligus memberi hasil ekonomi bagi masyarakat, mereka punya insentif untuk merawatnya.
3. Keterlibatan komunitas lokal. Biaya melatih dan memberi insentif kepada masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah rawan dapat jauh lebih kecil dibandingkan biaya mengerahkan personel dan peralatan dari luar ketika api sudah membesar. Mereka adalah penjaga lini depan karena mereka tinggal paling dekat dengan wilayah rawan dan paling mengenal kondisi setempat.
Pada akhirnya, masalahnya bukan kita tidak tahu cara memadamkan api. Kita sudah sangat mahir memadamkan.
Masalahnya kita masih memperlakukan pencegahan sebagai biaya, bukan sebagai infrastruktur.
Ketika musibah datang, penghematan palsu itu justru meruntuhkan semuanya. Dan saat itu, seperti judul tulisan ini, biaya untuk memadamkan tiba-tiba selalu ada.