Kegagalan SBY, Jokowi, dan Mungkin Juga Prabowo dalam Pemanfaatan SDA untuk Transformasi Gaji UMR

Paradoks Kelimpahan: Mengapa SDA Melimpah Tapi Rakyat Masih “Kerdil”?

SejarahID.com Indonesia adalah sebuah anomali global yang menyedihkan. Berdiri di atas sumber daya alam berupa sabuk emas, nikel, gas alam, minyak bumi, tembaga, timah, hingga batubara, negara ini secara teori seharusnya sudah melampaui status negara berpendapatan menengah sejak dekade lalu. Namun, realitanya pahit: setelah 80 tahun merdeka, kita masih berkutat pada isu Upah Minimum Regional (UMR) yang hanya cukup untuk “napas buatan”—sekadar bertahan hidup, bukan untuk berkembang.

• Indonesia (0) vs Malaysia (3): Rakyat Malaysia Lebih Sejahtera dari pada Rakyat Indonesia? Lho Kok Bisa?

Jika kita membandingkan dengan Singapura, kontrasnya sangat menyakitkan. Singapura memiliki zero SDA. Namun, mereka memiliki standar gaji yang berkali-kali lipat dari Indonesia karena mereka melakukan transformasi manusia, sementara pemimpin kita lebih sibuk menggali tanah dan menjual isinya serta sibuk mengantipasi pilpres berikutnya.

Kegagalan Transformasi: Dari Komoditas ke Otak

Era kepemimpinan SBY menikmati commodity boom, namun keuntungan tersebut lebih banyak terserap ke subsidi BBM yang konsumtif daripada riset. Memasuki era Jokowi, fokus beralih ke pembangunan infrastruktur fisik ratusan triliun, namun investasi fisik ini tidak berbanding lurus dengan kualitas manusia. Rakyat kita hanya menjadi buruh kasar dengan upah murah yang sengaja ditekan agar investor mau datang.

Prabowo Subianto kini menghadapi tantangan yang sama. Jika visi hilirisasi hanya berhenti pada pengolahan logam dasar tanpa lonjakan drastis pada sektor riset dan pengembangan (R&D), maka kita hanya akan mengulang pola yang sama: menjadi pelayan di tanah sendiri.

Obsesi Prabowo Pada Pilpres 2029

Prabowo Subianto akhirnya berhasil memegang tampuk kekuasaan menjadi Presiden Republik Indonesia 2024-2029 setelah sejarah panjang kegagalan. Namun, alih-alih melakukan dobrakan struktural, fokusnya tampak terserap pada upaya validasi diri bahwa ia adalah presiden yang “dicintai rakyat” bahwa rakyat happy bahwa pembangunan (MBG) tepat sasaran. SejarahID.com menduga bahwa gaya kepemimpinan Prabowo yang sangat menjaga citra ini sebenarnya adalah strategi jangka panjang demi memuluskan jalan menuju Pilpres 2029-2034. Meski jabatan baru seumur jagung, langkah politiknya sudah terasa seperti kampanye untuk periode kedua.

Berikut adalah rincian perjalanan pencalonan beliau:

• 2004: Gagal dalam Konvensi Calon Presiden Partai Golkar. Ia tereliminasi di putaran akhir setelah kalah suara dari Wiranto.
• 2009: Gagal sebagai Calon Wakil Presiden. Berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri, mereka kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.
• 2014: Gagal sebagai Calon Presiden. Berpasangan dengan Hatta Rajasa, ia kalah dari pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
• 2019: Gagal sebagai Calon Presiden. Berpasangan dengan Sandiaga Uno, ia kembali kalah dari petahana Joko Widodo yang saat itu berpasangan dengan Ma’ruf Amin.

Di panggung dunia, kita melihat retorika “omon-omon” yang kontradiktif. Prabowo gemar menggunakan escape clause dengan menyalahkan kekuatan asing atau ini dan itu yang mengganggu pembangunan Indonesia, namun di saat yang sama ia memposisikan Indonesia sebagai penyokong kepentingan Amerika Serikat, antara lain baru-baru hadir di pembentukan Board of Peace—sebuah langkah yang dianggap sebagai tandingan PBB. Di sisi lain, ia tetap menjaga kemesraan pragmatis dengan Presiden Xi Jinping. Politik dua kaki ini mencerminkan kebingungan, siapa kekuatan asing yang mengganggu pembangunan indonesia? Apa kekuatan asing nya adalah negara Singapura?

• Menteri Airlangga Sebut Singapura Tidak Suka Ekonomi Indonesia

Di dalam negeri, obsesi terhadap citra ini tercermin dari kebanggaannya terhadap survei yang menyebut rakyat Indonesia adalah “rakyat paling bahagia di dunia”. Padahal, narasi kebahagiaan ini terasa hambar saat kenyataan menunjukkan standar upah (UMR) kita tidak beranjak jauh dari Kamboja.

• “Retorika ‘Kekuatan Asing’ Prabowo Subianto: Old Fashioned di Tengah Ancaman Kedaulatan Digital”
• Sepak Terjang Hashim Djojohadikusumo yang “Ruar Biasa”
• The Untouchable: Kenapa Gurita Bisnis RANS Tak Pernah Tersentuh Audit Publik?
• Nah Ini Dia: Pandji Pragiwaksono Si Rubah Ekor Sembilan
• Stand Up Comedy Pandji Pragiwaksono di Netflix yang Berpotensi Ancaman Hukum

Narasi “rakyat paling bahagia” ini hanyalah obat bius untuk menutupi stagnasi bangsa. Selama presiden lebih fokus memoles citra demi tiket 2029 daripada melakukan lompatan riset yang radikal, hilirisasi hanya akan menjadi jargon kosong. Tanpa kedaulatan teknologi, kita hanya akan terus menjadi “pelayan yang bahagia” di tanah sendiri—bekerja untuk modal asing dengan upah kerdil, sementara para pemimpinnya sibuk bersolek di depan kamera.

• Siapa Paling Bahagia di Dunia? Warga Indonesia, Warga Finlandia, dan Paradoks Kebahagiaan
• Who Is the Happiest in the World? Indonesians or Finns — The Indonesian Happiness Paradox

Anggaran Riset: Memelihara Ketertinggalan Sistemik

Mengapa alumni S1-S3 kita sulit menciptakan industri? Karena anggaran negara untuk “otak” sangat memprihatinkan. Berdasarkan data UNESCO Institute for Statistics dan World Bank, perbandingan pengeluaran R&D terhadap PDB sangat timpang:

• Indonesia: Secara konsisten berada di bawah 0,3% dari PDB.
• Singapura: Mengalokasikan sekitar 2,2% – 2,5% dari PDB.
• Korea Selatan: Mencapai 4,8% dari PDB.

Namun, sekalipun anggaran dinaikkan, tanpa implementasi ke pabrik dan toko komersil, riset hanya akan menjadi tumpukan kertas berdebu di perpustakaan.

• Analisis Gaya Jane’s Military & Defence Intelligence: Dampak Pemotongan Anggaran Militer Indonesia 50% per Tahun terhadap Stabilitas Indo-Pasifik Skenario dari Kekuatan Asing

Perut Kenyang, Tapi Otak Tetap “Lapar”

Sejak zaman pembangunan era 70-an, rakyat kita seolah dibiasakan hidup pas-pasan—asal kenyang nasi. Di sinilah letak dilema kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG). Di satu sisi, MBG membuka lowongan kerja baru (10-20 pegawai per satuan pelayanan). Namun, dengan estimasi biaya per porsi sekitar Rp10.000, sangat sulit menyediakan standar daging sapi dan susu yang layak secara rutin agar anak bangsa lebih cerdas dan tinggi 170 cm ke atas.

Data Perbandingan Konsumsi Daging Per Kapita (FAO/OECD):

• Singapura: ~75 kg/tahun.
• Malaysia: ~55 kg/tahun.
• Indonesia: Hanya ~12-15 kg/tahun!

Gizi yang “tanggung” menciptakan generasi yang tanggung—kuat kerja kasar, lemas berinovasi. “Orang Indonesia paling bahagia” adalah obat bius berbahaya agar rakyat tetap merasa bahagia dalam kemiskinan dan kekurangan gizi.

Middle Income Trap: Terjepit dan “Dipaksa Bodoh”

Kondisinya sangat ironis: UMR kita dianggap terlalu mahal untuk buruh murah (kalah saing dengan Vietnam), namun kita terlalu “bodoh” secara sistemik untuk menjadi negara maju karena gagal menguasai teknologi industri sendiri. Kita punya nikel tapi tak punya pabrik baterai mandiri milik anak bangsa. Inilah bukti kebodohan kolektif pengelolaan negara.

Apakah ini “Kebodohan Kolektif”?

Banyak pengamat menyebut ini bukan soal “kebodohan”, melainkan perbedaan prioritas:

• Indonesia bertaruh pada “fondasi” (baterai). Jika berhasil, semua brand mobil dunia (termasuk VinFast) kemungkinan besar harus membeli baterai dari Indonesia.
• Vietnam bertaruh pada “produk akhir” (mobil). Mereka ingin dikenal sebagai produsen teknologi, bukan sekadar penyedia bahan baku.

Ironisnya: Saat ini, brand Vietnam (VinFast) justru membangun pabrik di Indonesia dan menyerap tenaga kerja Indonesia untuk merakit mobil mereka. Ini membuktikan bahwa mereka lebih cepat menangkap peluang pasar retail daripada kita.

Roadmap (Agar SEJARAHID.com Tidak Bisa Dibilang “Omon-Omon Tanpa Solusi”)

Solusinya banal dan sudah diketahui semua elite, namun sengaja tidak dijalankan. Pertama, naikkan anggaran riset ke level negara maju dan hentikan riset kosmetik. Kedua, hilirisasi SDA yang tidak menghasilkan penguasaan teknologi lokal harus dianggap gagal.

Ketiga, negara harus menciptakan pasar paksa: wajibkan seluruh jaringan ritel (Indomaret, Alfamart) dan waralaba besar (KFC, McD) menggunakan kemasan berbahan kertas atau serat tanaman domestik (biomassa), bukan polimer plastik. Regulasi ini akan memaksa investor membangun pabrik serat pisang atau biomassa lokal yang padat karya karena pasarnya sudah dijamin hukum. Tanpa paksaan pasar seperti ini, pengusaha lokal tidak akan pernah berani berinvestasi.

Keempat, hentikan kebijakan upah murah. Kelima, jadikan protein hewani sebagai fondasi ekonomi, bukan bansos. Keenam, kunci hasil SDA ke dana inovasi nasional. Selama kemauan politik ini tidak ada, kegagalan ini sepenuhnya disengaja.

Penutup: Menanti Kebangkrutan atau Transformasi?

SDA ada batasnya. Jika 100 tahun lagi SDA habis tanpa kapasitas industri berbasis otak, Indonesia akan menjadi negara importir yang bangkrut. Pembangunan bukan sekadar jalan aspal, tapi tentang konversi hasil bumi menjadi kecerdasan bangsa. Jika UMR kita tidak naik karena gagal menguasai teknologi, maka jalan aspal itu hanyalah monumen kegagalan memanusiakan manusia Indonesia.